outsourching (H.ketenagakerjaan)

Bab I

Pendahuluan

  1. Latar Belakang

Outsourching adalah kesepakatan kerja antara pemilik perusahaan dengan pegawainya. Bila kita melihat dari etimologisnya outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Dan ada juga yang mengatakan Outsourcing (alih daya) adalah suatu perjanjian di mana pemborong (pengguna jasa) mengikat diri dengan vendor (penyedia jasa) untuk memborongkan pekerjaan dengan sejumlah pembayaran tertentu.

Pada tahun 1970 dan 1980,perusahaan menghadapi persaingan global dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang bengkak. Sehingga mengakibatkan risiko usaha dalam segala hal termasuk risiko ketenagakerjaan pun meningkat. Dalam tahap ini yang mengakibatkan timbulnya pemikiran outsourching di dunia usaha.  Gagasan awal berkembangnya outsourching adalah untuk membagi risiko usaha dalam berbagai masalah,termasuk ketenagakerjaan. Pada tahap awal outsourching belum diidentifikasi secara formal sebagai strategis bisnis. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian-bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan, sedangkan untuk bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan secara intena,dikerjakan melalui outsource.

Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja[4] pengaturan hukumoutsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang outsourcing (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penerapan sistem outsourching dalam dunia usaha ini diharapkan memperoleh keuntungan bersama,membuka peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja,serta efisiensi bagi dunia usaha. Dalam suatu sistem diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur agar dalam penjalanan dari system tersebut tidak terjadi suatu penyelewengan kekuasaan. Sehingga dalam hal ini tenaga kerja alih daya (Outsourching) ini diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini diatur pekerjaan apa saja yang dapat dialihkan kepada tenaga kerja outsourching.

Setiap penerapan suatu sistem barang pasti ada keuntungan dan kendala dalam pelaksanaannya. Keuntungan dalam penerapan system outsourching di suatu perusahaan,perusahaan dapat menghemat dan mengendalikan biaya operasional,dan masih banyak lagi keutungan dalam penerapan outsourching. Dari banyak poin keuntungan penerapan system outsourching ini ada kendala juga yang dihadapi dalam sistem ini.

  1. Rumusan Masalah
  • Apa pengertian outsourching?
  • Bagaimana dasar hukum dari outsourching?
  • Apa keuntungan melakukan outsourching?
  • Apa kegagalan yang didapat dalam penerapan Outsourching?
  • Bagaimana Hubungan Hukum Antara Karyawan Outsourcing (Alih Daya) Dengan Perusahaan Pengguna Outsourcing

Bab II

Pembahasan

  1. Pengertian outsourching

Untuk dapat memahami suatu persoalan, alangkah baiknya bila terlebih dahulu kita ketahui arti atau pengertiannya. Outsourching adalah kesepakatan kerja antara pemilik perusahaan dengan pegawainya. Bila kita melihat dari etimologisnya outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sourcing. Out adalah orang yang memiliki tampuk kekuasaan,Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Dalam hal ini saya mencoba memasukkan pengertian saya akan outsourchng,sedangkan menurut saya outsourching adalah kesepakatan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang dimana ada batasan waktu yang diberikan kepada pekerja (kontrak).

  1. Sumber Hukum Outsourching
  • Dasar hukum outsourcing adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur dan melegalkan outsourching. Istilah yang digunakan adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja.
  • KUHperdata

Dalam pasal 1601 b  KUHperdata perjanjian kerja

Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, outsourcing dibagi menjadi dua jenis:

  1. Pemborongan pekerjaan
    Yaitu pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis (pengaturan oerasional) maupun hal-hal yang bersifat non-teknis (administrasi kepegawaian). Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur volumenya, dan fee yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan kerja (Rp/m2, Rp/kg, dsb.). Contoh: pemborongan pekerjaan cleaning service, jasa pembasmian hama, jasa katering, dsb.
  2. Penyediaan jasa Pekerja/Buruh
    Yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan vendor.
  1. Keuntungan Outsourching

Beberapa keuntungan utama yang menjadi dasar keputusan untuk melakukan outsourcing adalah:

  1. Fokus pada kompetensi utama
    Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core-business mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui strategi dan merestrukturisasi sumber daya (SDM dan keuangan) yang ada.
    Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memfokuskan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan cara mengalihkan pekerjaan penunjang diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing dan memfokuskan sumber daya yang ada sepenuhnya pada pekerjaan strategis yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan atau peningkatan pendapatan perusahaan.
  2. Penghematan dan pengendalian biaya operasional
    Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing. Hal ini terjadi karena vendor outsourcing bermain dengan “economics of scale” (ekonomi skala besar) dalam mengelola SDM.
    Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin kecil biaya per-produk yang dikeluarkan. Bagi vendor outsourcing, semakin banyak SDM yang dikelola, semakin kecil juga biaya per-orang yang dikeluarkan.
    Selain itu, karena masalah ketenagakerjaan adalah core-business, efisiensi dalam mengelola SDM menjadi perhatian utama vendor outsourcing.
    Dengan mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai investasi di bidang ketenagakerjaan termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya overhead perusahaan dan dana yang dihemat dapat digunakan untuk proyek lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas produk/jasa.
    Bagi kebanyakan perusahaan, biaya SDM umumnya bersifat tetap (fixed cost). Saat perusahaan mengalami pertumbuhan positif, hal ini tidak akan bermasalah. Namun saat pertumbuhan negatif, hal ini akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dengan mengalihkan penyediaan dan pengelolaan SDM yang bekerja diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat mengendalikan biaya SDM dengan mengubah fixed cost menjadi variable cost, dimana jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan core-business perusahaan.
    Pentingnya mengendalikan biaya SDM dapat kita lihat saat ini. Krisis yang disebabkan oleh kerapuhan dan ketidakpastian ekonomi serta politik global menyebabkan pendapatan perusahaan terus menurun. Hal ini diperparah dengan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang membuat persaingan pasar menjadi tidak sehat.
  3. Perusahaan Menjadi Lebih Ramping dan Lebih Gesit Dalam Merespon Pasar
    Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada pekerjaan-pekerjaan strategis core-business yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan.
    Jika dilakukan dengan baik, outsourcing dapat membuat perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon kebutuhan pasar. Kecepatan merespon pasar ini menjadi competitive advantage (keunggulan kompetitif) perusahaan dibandingkan kompetitor.
    Setelah melakukan outsourcing, beberapa perusahaan bahkan dapat mengurangi jumlah karyawan mereka secara signifikan karena banyak dari pekerjaan rutin mereka menjadi tidak relevan lagi.
  4. Mengurangi Resiko
    Dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan, dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang.
    Jika situasi bisnis sedang bagus dan dibutuhkan lebih banyak karyawan, maka kebutuhan ini tetap dapat dipenuhi melalui outsourcing. Sedangkan jika situasi bisnis sedang memburuk dan harus mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tinggal mengurangi jumlah karyawan outsourcingnya saja, sehingga beban bulanan dan biaya pemutusan karyawan dapat dikurangi.
    Resiko perselisihan dengan karyawan bila terjadi PHK pun dapat dihindari karena secara hukum hal ini menjadi tanggung jawab vendor outsourcing.
    Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani berbagai jenis perusahaan, vendor outsourcing dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul terkait dengan penyediaan dan pengelolaan SDM.
  1. Kegagalan dalam Penerapan Outsourching
    1. Kurangnya komitmen, dukungan dan keterlibatan pihak manajemen dalam pelaksanaan proyek outsourcing
      Tanpa keterlibatan dari pihak manajemen dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang proyek outsourcing, proyek outsourcing akan berjalan tanpa arahan yang jelas dan bahkan menyimpang dari strategi dan tujuan awal perusahaan.
    2. Kurangnya pengetahuan mengenai siklus outsourcing secara utuh dan benar.
      Kurangnya pengetahuan akan outsourcing secara utuh dan benar dapat mengakibatkan proyek outsourcing gagal memenuhi sasaran dan bahkan merugikan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan gagal memilih vendor yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
    3. Kurang baiknya cara mengkomunikasikan rencana outsourcing kepada seluruh karyawan
      Komunikasi harus dilakukan secara efektif dan terarah agar tidak muncul rumor dan resistensi dari karyawan yang dapat mengganggu kemulusan proyek outsourcing. Resistensi ini muncul karena:
      a. Kekhawatiran karyawan perusahaan akan adanya PHK.
      b. Adanya penentangan dari karyawan atau serikat pekerja.
      c. Kekhawatiran outsourcing dapat merusak budaya yang ada.
      d. Kekhawatiran akan hilangnya kendali terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan.
      e. Kekhawatiran bahwa kinerja vendor dalam melakukan pekerjaan yang dialihkan ternyata tidak sebaik saat dikerjakan sendiri oleh perusahaan.
    4. Terburu-buru dalam mengambil keputusan outsourcing.
      Proses pengambilan keputusan untuk outsourcing harus dilakukan dengan hati-hati, terencana dan mempunyai metodologi yang jelas dan teratur. Jika tidak, hal ini malah menjadikan outsourcing sebagai keputusan yang beresiko tinggi.
      Misalnya jika perusahaan tidak mengevaluasi penawaran dan kontrak secara hati-hati, akibatnya adalah timbul perselisihan antara perusahaan dengan vendor terkait pelaksanaan outsourcing.
    5. Outsourcing dimulai tanpa visi yang jelas dan pondasi yang kuat.
      Tanpa visi yang jelas dan pondasi yang kuat, tujuan dari proyek outsourcing tidak akan tercapai karena:
      a. Harapan perusahaan terhadap vendor tidak jelas.
      b. Perusahaan tidak siap menghadapi perubahan proses.
      c. Perusahaan tidak membuat patokan kinerja sebelum pengalihan kerja ke vendor.
      d. Peran dan tanggungjawab antara klien dan vendor yang tidak jelas.
      e. Tidak adanya dukungan internal.
      f. Lemahnya komunikasi atau manajemen internal.
      g. Lemahnya manajemen proyek, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada vendor.
  1. Hubungan Hukum Antara Karyawan Outsourcing (Alih Daya) Dengan Perusahaan Pengguna Outsourcing

Hubungan hukum Perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna outsourcing (Alih Daya) diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama, dalam hal penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang tertentu yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna outsourcing. Karyawan outsourcing (Alih Daya) menandatandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing (Alih Daya) sebagai dasar hubungan ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna outsourcing.

Dari hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, karyawan outsourcing (Alih Daya) dalam penempatannya pada perusahaan pengguna outsourcing (Alih Daya) harus tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada perusahaan pengguna oustourcing tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja antara keduanya.

Hal yang mendasari mengapa karyawan outsourcing (Alih Daya) harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja adalah :

  • Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;
  • Standard Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja harus dilaksanakan oleh karyawan, dimana semua hal itu tercantum dalam peraturan perusahaan pemberi kerja;
  • Bukti tunduknya karyawan adalah pada Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan outsource dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja dan aturan kerja. Untuk benefit dan tunjangan biasanya menginduk perusahaan outsource.

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan pekerja, dalam hal ini tidak ada kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan penyelesaian sengketa karena antara perusahaan pengguna jasa pekerja (user) dengan karyawan outsource secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja, walaupun peraturan yang dilanggar adalah peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (user).
Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua pihak tersebut sama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan karyawan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apabila ditinjau dari terminologi hakikat pelaksanaan Peraturan Perusahaan, maka peraturan perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat diterapkan untuk karyawan outsourcing (Alih Daya) karena tidak adanya hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara karyawan outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan outsourcing, sehingga seharusnya karyawan outsourcing (Alih Daya) menggunakan peraturan perusahaan outsourcing, bukan peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja.
Karyawan outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna outsourcing. Dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna outsourcing harus jelas di awal, tentang ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh karyawan outsourcing selama ditempatkan pada perusahaan pengguna outsourcing. Hal-hal yang tercantum dalam peraturan perusahaan pengguna outsourcing sebaiknya tidak diasumsikan untuk dilaksanakan secara total oleh karyawan outsourcing.

Dalam masalah benefit (penggajian ), tentunya ada perbedaan antara karyawan outsourcing dengan karyawan pada perusahaan pengguna outsourcing. Hal-hal yang terdapat pada Peraturan Perusahaan yang disepakati untuk ditaati, disosialisasikan kepada karyawan outsourcing oleh perusahaan outsourcing. Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari karyawan outsourcing yang menuntut dijadikan karyawan tetap pada perusahaan pengguna jasa outsourcing, dikarenakan kurangnya informasi tentang hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan pengguna outsourcing.

Bab III

Penutup

  1. Simpulan
  • Outsourching adalah kesepakatan kerja antara pemilik perusahaan dengan pegawainya. Bila dilihat secara etimologisnya outsourcing terbagi atas dua suku kata: out dan sourcing. Out adalah orang yang memiliki tampuk kekuasaan,Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain.
  • Dasar hukum dari pengaturan outsouching,di atur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,selain itu bedasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.KEP-101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa buruh/pekerja disebutkan bahwa apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan memiliki perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.
  • Dalam penerapan sistem kerja outsourching tedapat beberapa keuntungan yang didapat,diantaranya yaitu :
    • Fokus pada kompetensi utama
      Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core-business mereka
    • Penghematan dan pengendalian biaya operasional
      Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing
    • Perusahaan Menjadi Lebih Ramping dan Lebih Gesit Dalam Merespon Pasar. Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan
    • Mengurangi Resiko,dalam hal ini dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan, dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang.
  • Kegagalan dalam Penerapan Outsourching
    • Kurangnya komitmen, dukungan dan keterlibatan pihak manajemen dalam pelaksanaan proyek outsourcing
    • Kurangnya pengetahuan akan outsourcing secara utuh dan benar dapat mengakibatkan proyek outsourcing gagal memenuhi sasaran dan bahkan merugikan perusahaan
    • Kurang baiknya cara mengkomunikasikan rencana outsourcing kepada seluruh karyawan
    • Terburu-buru dalam mengambil keputusan outsourcing.
    • Outsourcing dimulai tanpa visi yang jelas dan pondasi yang kuat.
  1. Saran

Penerapan outsourching,dalam suatu perusahaan yang telah ada saat ini, telah cukup meng-cover kebutuhan pekerja. Akan tetapi memang masih belum dapat diaplikasikan dengan baik dilapangan, sehingga diharapkan kepada pemerintah dapat lebih lagi melihat akan permaslahan ini. Kalau boleh saya memberikan saran pribadi,menurut saya dihapuskan saja,sebab seperti yang kita lihat saat ini. Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat penerapan sistem kerja outsourching. Dan yang sering terjadi adalah permasalahan pengupahan. Karena perusahaan penyedia pekerjaan mengambil untung sehingga yang dibayarkan kepada  pekerja tetap saja kecil.

Daftar Pustaka

  • Buku :

Husni,Lalu.2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

KUHPerdata

Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Yasar, Iftida. 2011. Menjadi Karyawan Outsourcing. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (GPU)

Yasar, Iftida.2009. Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing.Jakarta : PPM Manajemen

  • Internet

http://fajarnoverdi.blogspot.com/2012/03/definisi-outsourcing.html,terakhir diakses tanggal 26 september 2012 jam 20:06

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html, diakses tanggal 26 september 2012 jam 20:15

Sengketa Merk (HAKI)

 

ImageBab I

Pendahuluan

  1. A.    Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksudkan saat ini bahwa harus diyakini pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual meruapakan jawaban dari paradigma ini. Oleh karena itu, hampir sebagian negara didunia ini mulai elirik bahwa HKI merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Pemahaman terhadap HKI memang bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain – domain ilmu lainnya, seperti teknik dan ekonomi. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HKI haruslah berlandasan pada pemahaman aspek hukum.

HKI dikelompokkan menjadi 2 yaitu Hak Cipta dan Industri Property Right, yang kemudian Industri dibagi menjadi 5, yaitu paten, merek, DTLST, Desain Industri, Rahasia Dagang. Seluruh bagian dari HKI memang sangatlah penting, diantaranya merek, hal itu disebabkan oleh kecenderungan terakhir yang menunjukkan bahwa apa yang disebut bidang  desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang, seperti seni, kerajian, pelajaran lingkungan, teknologi bahkan lebih luas lagi, meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan.

Dikalangan pendesain profesional, muncul anggapan bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan, seperti polusi dan pengurangan sumber daya alam, sementara untuk kondisi Indonesia, dapat ditambahkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang sangat tajam.

Untuk hal – hal yang sebenarnya begitu kompleks tersebut maka saya mencoba menyusun makalah ini untuk memberikan penggambaran yang lebih konkrit mengenaai salah satu cabang dari HKI yaitu merek.

  1. B.   Rumusan Masalah
  1. Apa itu merek ?
  2. Bagaimana analisis mengenai Kasus Sengketa Merek Dagang “LOTTO”

Bab II

Pembahasan

  1. a.      Definisi Merek

            Merek adalah tanda berupa gambar,nama,kata ,huruf – huruf,angka-angka,susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek diatur dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

            Prinsip – prinsip penting berkaitan dengan merek juga ditemukan di dalam UU merek Indonesia. Stidaknya ada 10 prinsip penting yang dapat disimpulkan dari UU merek tersebut :

  1. Merek adalah sebuah tanda yang membedakan sebuah produk barang atau jasa yang lain yag sejenis. Dalam menentukan tanda tersebut, UU merek Indonesia hanya berdasar pada unsure-unsur tradisional sepereti gambar,nama,kata,huruf,angka,dan kombinasi antara unsure-unsur tersebut.
  2. Perlndungan merek diberikan berdasarkan permohonan. Dengan kata lain pendaftaran merek merupakan syarat utama perlindungan merek.
  3. Pihak yang mengajukan merek tidak hanya dibatasi pada orang tetapi juga pada hukum maupun beberapa orang.
  4. Jangka waktu perlindungan merek dapat terus diperpanjang asalkan permohonan perpanjangan merek dilakukan dua belas bulan sebelum jangka waktu berakhir.
  5. Berkaitan dengan pendaftaran merek , UU merek menyediakan pengecualian khusus terhadap perlindungan indikasi asal yang tidak harus didaftarkan.
  6. UU merek menganut asas pendaftaran pertama atau first to file. Melalui asas ini pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah
  7. UU merek memiliki prinsip pemohon yang beritikad baik. Prinsip ini mengandung arti bahwa hanya pihak yang berhak terhadap merek yang dapat mengajukan permohonan merek.
  8. Penghapusan merek direktorat jenderal terjadi karena empat kemungkinan,yaitu , a). atas prakrsa DJHKI, b). atas permohonan dari pemegang merek, c). putusan pengadilan, d). tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek
  9. Untuk mempercepat penyelesaian perkara merek,putusn pengadilan niaga dapat diajukan kasasi
  10. UU merek menyandarkan proses tuntutan pidana berdasarkan delik aduan
  1. b.      Bagaimana Analisis Mengenai Kasus Sengketa Merek Dagang “LOTTO”

KASUS POSISI
            Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.

            Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd.

            Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya.

            Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.

            Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.

PENGADILAN NEGERI

Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

  • Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
  • Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata “LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk dan sapu tangan.
  • Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk barang-barang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
  • Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan untuk barang-barang sejenis.
  •  Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat konsumen agar konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang memakai merek yang mengandung persamaan.
  • Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
  • Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis.
  • Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.
  • Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup berlasan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

MAHKAMAH AGUNG RI

v  Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.

v  Mohon Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.

v  Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

v  Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut:

ü  Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.

ü  Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.

ü  Merek LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.

ü  Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. 

  • Analisis kasus

            Karena sifat tindak pidana merek merupakan delik aduan, ada atau tidaknya penuntutan sangat bergantung pada adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dan jelas dalam kasus tersebut sebelumnya PT Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah melakukan pengaduan akan pelanggaran yang dilakukan oleh Hadi Darsono.

            Bila kita perhatikan PT. Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore yang memenangkan sengketa kasus merek  dengan Hadi Darsono. Hal ini dapat tejadi karena beberapa faktor antara lain kita harus mengingat bahwa Perlindungan merek menganut sistem First to File Principl  serta Suatu merek dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar.

            Dalam kasus diatas pihak PT Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore dapat membuktikan bahwa perusahaannya telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dibandingakan dengan hadi darsono yan kemudian mendaftarkan merek LOTTO selanjutnya dengan barang seperti handuk dan sapu tangan

            Dapat saya katakan bahwa adalah tepat keputusan Mahkamah agung yang menangani kasus perkara merek antara PT Newk Plus Four Far East Ltd,Singapore dengan hadi darsono diputus dimenangkan oleh PT Newk Plus Four Far East.

            Dengan demikian saya memang melihat disini bahwa pihak Hadi Darsono telah melakukan pelanggaran akan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dalam UU Merek seperti disebutkan diatas .

Bab III

Penutup

Kesimpulan

  1. Merek adalah tanda berupa gambar,nama,kata ,huruf – huruf,angka-angka,susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek diatur dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
  2. Kasus yang terjadi antara PT Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore dengan Hadi Darsosno. Dari sisi hukum PT Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore sebagai pemegang merek LOTTO mempunyai bukti yang kuat bahwa pihaknya telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu telah mempunyai perlindungan akan mereknya tersebut. Dimana merek mempunyai sistem first to file,dimana piha Hadi Darsono tidak memiliki unsur kebaruan.

.

 

Daftar Pustaka

  1. 1.     BUKU

            Utomo, Tomi Suryo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Era Global. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Umbara, Citra. 2007. Undang – Undang Perlindungan HAKI. Bandung : Citra Umbara.

 

  1. 2.     Internet

            http://www.google.co.id/search?q=kasus pelanggaran merek . Diakses pada tanggal 29 mei 2012.

 

 

Hubungan industrial (Hukum Ketenagakerjaan)

BAB I
PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
    Berkembangnya suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang pesat dari sektor mikro ataupun makro, dalam mejuwudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Negara Indonesia merupakan negara yang digolongkan dalam negara berkembang diamana pertumbuhan ekonominya dalam tahap lepas landas. Banyak sektor yang sedang mengalami pertumbuhan dari segi pertanian, pertambangan ataupun industri, dari berbagai macam kegiatan ekonomi ini Negara Indonesia memiliki cara tersendiri dalam mensejahterakan rakyatnya yang diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 1-5, dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    Upaya negara dalam mensejahterkan rakyat dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perekonomian diberbagai bidang, salah satunya yaitu dibidang industri. Dimana bidang industri merupakan ciri dari perekonomian negara berkembang merupakan salah satu cabang yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal inilah pemerintah berusaha untuk mengembangkan usaha industri dalam meningkatkan perekonomian bangsa.
    Berbagai macam perusahan yang bergerak di bidang industri  turut menyerap banyak tenaga kerja, dimana, didalamnya terdapat hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal inilah berbagai macam aturan mengatur tentang hubungan pekerja dengan pengusaha, berbagai macam aturan diberlakukan di Indonesia dalam menagatur hubungan kerja ini diantanranya undang-undang no. 13 tahgun 2003 tentang ketenagakerjaan.
    Dari terlaksananya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam bidang industri ini mengakibatkan berbagai macam persoalan yang muncul, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya kegiatan industri tersebut maka akan diikuti oleh adanya hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja/buruh. Dengan adanya hubungan kerja tentu akan dikuti oleh adanya perjanjian dimana perjanjian tersebut berakibat hukum yang mengikat secara formil maupun materil.
    Dari berbagai hungan inilah berbagai macam permasalahan akan muncul apabila dari salah satu pihak melakukan wanprestasi yang terkait tentang masalah perdata, akan tetapi akan muncul juga masalah pidana juaga apabila terdapat pelanggaran didalam perjanjian tersebut.
  2. RUMUSAN MASALAH
    Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:
    Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial?
    Bagaimana bentuk hubungan industri di Indonesia?
  3. TUJUAN
    Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
    Mengetahui makna hubungan hubungan industrial.
    Mengetahui bentuk hubungan indistri di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Hubungan Industri
    Hubungan Industrial
    Pengertian hubungan industrial dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.
    Prinsip Hubungan Industrial
    Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan selangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:
    Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
    Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
    Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
    Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
    Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
    Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.
  2. Bentuk hubungan industrial
    Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. Hubungan industrial memiliki tujuan bahwa dalam proses interaksi dalam perusahaan tercipta suasana yang saling mendukung antara pekerja serta elemen yang terdapat dalam perusahaan, membangun kemitraan dan pemberdayaan antara pekerja/buruh perusahaan dan organisasi dalam perusahaan tersebut.
    Dalam dimensi kemitraan dan pemberdayaan, hasil akhir hubungan kemitraan antara perusahaan dengan organisasi, atau pekerja/buruh akan dicirikan oleh beberpa aspek berikut. Pertama, kesejahteraan. Semua yang terlibat dalam hubungan kemitraan melampui kebutuhan fisik minimunan. Kedua, akses sumber daya. Tidak ada halangan untuk mendapatkan akses, termasuk kesempatan yang sama dalam jenjang karier yang ditunjukkan dengan prestasi dan persaingan terbuka. Ketiga, kesadaran kritis. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan selalu dilandasi oleh semangat diperintah oleh diri sendiri secara bertanggung jawab. Keempat, partisipasi. Kelima, kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan layaknya memerintah diri sendiri.
    Hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan pada hak dan kewajiban diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Hak dan kewajiban yang melekat pada individu kemudian berkembang menjadi hak dan kewajiban secara kolektif. Sifat kolektifitas ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar mendapat perlakuan yang baik dan memeperoleh hak-haknya secara wajar.
    Pengaturan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses produksi secara kolektif inilah menjadi inti dari hubungan industrial. Hubungan yang paling mendasar terjadi di tingkat perusahaan.
  • Tujuan pengaturan hubungan industrial
    Tujuan akhir dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil.
  • Pengaturan hak dan kewajiban
    Pengaturan hak dan kewajiban dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut.
    Hak dan kewajiban yang bersifat makro minimal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengertiannya adalah hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan berlaku menyeluruh bagi semua perusahaan dengan standar minimal
    Hak dan kewajiban yang sifatnya makro kondisional dalam pengertian bahwa standar yang hanya diberlakukan bagi perusahaan secara individual telahg sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan.
  • Sarana utama pelaksanaan hubungan industrial
    Untuk mencapai tujuan utama pengaturan hubungan industrial, diperlukan beberapa sarana untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut.
    Peraturan perundang-undangan yang merupakan standar minimal yang harus ditaati
    Perjanjian kerja bersama (PKB) yang merupakan syarat kerja yang dirumuskan melalui perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha.
    Peraturan perusahaan (PP) yang menagtur syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan.

Dunia perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Perubahan ketenagakerjaan didorong oleh adanya reformasi dan kesepakatan Negara-negara anggota organisasi ketenagakerjaan internasional (ILO) untuk menerapkan konvensi-konvensi dasar organisasi tersebut.
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar pra pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri atas pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah.
Di Indonesia sendiri telah menerbitkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan antara lain Undang-Undang no 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang No.21 Tahun 1945 tentang Perjanjian Perburuhan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan pada hak dan kewajiban diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Diatur dalam konvensi-konvensi internasional dan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia.
SARAN

Diharapkan hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dapat benar-benar berjalan,tidak memihak pada golongan pengusaha yang sering terjadi dimana para pekerja berdemonstrasi akibat dari para pengusaha melakukan tindakan diluar kesepakat (wanprestasi).

H.Acara Perdata

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.   Latar Belakang

Peradilan akhir-akhir ini memang menjadi sorotan tajam masyarakat, karena diharapkan merupakan “benteng terakhir” bagi para pencari keadilan, sebab fungsi peradilan dimaksudkan sebagai benteng terakhir (“laatste toevlucht) bagi setiap pencari keadilan setelah tidak berhasil menempuh atau menggunakan jalur-jalur atau upaya-upaya hukum lainnya, tetapi kenyataannya dewasa ini pengadilan tidak atau belum memenuhi harapan. Jalannya peradilan tidak cepat seperti yang diharapkan, sehingga dengan berlarut-larutnya jalannya peradilan beaya berperkara akan meningkat, sehingga asas beaya ringan tidak terpenuhi. Beracara di pengadilan tidaklah sederhana: berbelit-belit. Banyak putusan pengadilan yang tidak memuaskan, karena pertimbangan hukumnya terlalu sumir, penemuan hukumnya tidak tepat, terlalu formalistis, kurang profesional dan sebagainya. Belum lagi yang menyangkut kebebasan dan integritas hakim.

Seperti yang telah umum diketahui maka sudah sejak kurang lebih tahun 80an keadaan peradilan kita tidak seperti yang diharapkan. Di dalam praktek dewasa ini hakim boleh dikatakan tidak bebas dalam menjalankan tugasnya. Sekalipun tidak dapat dibuktikan secara langsung hal ini terasa dan ternyata dari adanya tekanan-tekanan ekstern seperti suap, pernyataan pejabat mengenai terbukti tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, ancaman-ancaman, kolusi, dan juga tekanan-tekanan intern yang berupa campur tangan dalam penyelesaian perkara seperti adanya surat sakti, tilpun sakti dan sebagainya. Kebebasan hakim seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU no.14 tahun 1970 belumlah dapat kita nikmati sepenuhnya. Karena adanya campur tangan itu kiranya hakim tidak dapat bersikap objektif.

Kalau dikatakan bahwa pengadilan diharapkan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan bukan berarti bahwa melalui benteng terakhir setiap pencari keadilan, baik para pihak dalam perkara perdata maupun terdakwa dalam perkara pidana, selalu dimenangkan atau dibebaskan, yang memang tidak mungkin, melainkan yang dimaksudkan adalah bahwa setiap pencari keadilan mendapat perlakuan hukum yang fair, layak atau adil di pengadilan.

Yang sering dipermasalahkan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah akhir-akhir ini ialah apakah dewasa ini ada kemandirian atau kebebasan hakim. Apakah hakim itu bebas untuk mengadili dan bebas dalam mengadili dalam arti bebas dari pengaruh apa atau siapapun? Mengingat bahwa hakim itu mempunyai dua “kepala”, yaitu Mahkamah Agung dan Departeman Kehakiman (pas. 11 UU no.14 th 1970) apakah hal itu menjamin kebebasan hakim? Apakah tidak seyogyanya hakim itu hanya mempunyai satu “kepala” saja? Bagaimanakah sistem peradilan atau struktur lembaga kehakiman yang baik atau ideal untuk menjamin kebebasan hakim? ltulah pertanyaan-­pertanyaan yang diharapkan terjawab juga dalam temu ilmiah sekarang ini. IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) dalam memorandumnya dalam Mukernas tanggal 23 Oktober 1996 di Ujung Pandang mengetengahkan bahwa Kekuasaan Kehakiman belum merupakan kekuasaan negara yang utuh, tetapi dapat dikatakan terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan kekuasaan eksekutif (Departemen Kehakiman), yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam persoalan tumpang tindihnya wewenang berupa gejala “kurangnya keserasian hubungan” yang bersifat terselubung dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang sampai sekarang terus berlangsung dan tidak/belum adanya penyelesaian yang tuntas dan menghimbau untuk meninjau dan mengaturnya kembali kedudukan dan fungsi Kekuasaan Kehakiman.

  1. B.   Rumusan masalah
  2. 1.     Apa yang dimaksud dengan kebebasan peradilan?
  3. 2.     Bentuk kewenangan kehakiman?
  4. 3.     Dasar hukum kekuasaan kehakiman?

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.  Kebebasan Peradilan

Yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisiil. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap sistem peradilan, karena asas merupakan pengejawantahan cita-­cita manusia. Setiap sistem peradilan di mana pun mengenal dan menganut asas kemandirian dan kebebasan hakim atau peradilan.

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada asasnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun secara mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.

Tentang lembaga kehakiman pengaturannya kita jumpai dalam pasal 24 dan 25 UUD. Kedua pasal itu mengandung 3 hal pokok, yaitu :

  1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
  2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang;
  3. Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketiga hal di atas, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembuat undang-undang telah mengundangkan undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam awal perkembangannya, Ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah:

(1)  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan,

(2)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

(3)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung,

(4)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

(5)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

(6)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

(7)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

(8)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Demikian pula pada awal perkembangannya, ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan kehakiman adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam pasal 1 dan pasal 4 ayat (3)

Jadi lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman mendapat tempat yang khusus dan utuh dalam UUD, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sudah tentu dua pasal dari UUD tersebut masih memerlukan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan itu dituangkan dalam UU no.14 tahun 1970 (lihat pas. 11), jo. UU no.19 tahun 1964 (khususnya konsiderans bagian “mengingat” dan pasal 7 ayat (3)) yang pada dasarnya menentukan bahwa badan yang melakukan peradilan secara organisatoris, admininstratif dan finansial ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Dari apa yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa UU no.19 tahun 1964 tidak memenuhi kehendak UUD. UUD menghendaki kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, sedangkan UU no.14 tahun 1970 menentukan bahwa badan yang melakukan peradilan (kecuali Mahkamah Agung) secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing­-masing Departemen yang bersangkutan. Jadi menurut UU no.14 tahun 1970 hakim secara teknis ada di bawah Mahkamah Agung sedangkan secara organisasatoris, administratif dan finansial ada di bawah Departemen, yang memungkinkan timbulnya berbagai persoalan tumpang tindihnya wewenang berupa gejala kurangnya keserasian hubungan. Secara konstitusional agar hakim itu mandiri dan lebih terjamin kebebasannya tidak selayaknya mempunyai dua atasan. Mengenai kebebasan hakim ditentukan dalam UU no.14 tahun 1970 pasal 1, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sedangkan dalam pasal 4 ayat (3) ditentukan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di Iuar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.

Perlu diingat, bahwa Kekuasaan Kehakiman itu tidak berdiri sendiri, sebab masih ada Kejaksaan dan Kepolisian. Tegak tidaknya hukum tidak dapat dimintakan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengadilan (Kekuasaan Kehakiman) saja, karena rnasing-masing unsur tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain. Atau kedua-duanya dapat ditempuh bersama-sama, rnernpersiapkan undang-undang baru (yang akan berlangsung lama, futuristik) dan segera meningkatkan integritas serta pengetahuan para hakim.

  1. Kewenangan Kehakiman
  2. Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

  1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:

  1. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
  2. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf  dan shadaqah.
  3. Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
  4. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.
  1. Kewenangan Relatif Pengadilan

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara harus memiliki kebebasan dan kemandirian. Karena hanya dengan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat mengontrol kekuasan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri akan mampu menyelesaikan secara hukum sah atau tidaknya tindakan pemerintah demi perlindungan hak-hak masyarakat.  Penyelesaian sengketa  tentang hak-hak perorangan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan kunci berfungsinya sistem hukum dengan baik dalam suatu negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

 

Mertokusumo, Sudikno, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R, 1989, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung.

 

 

 

Pengertian hubungan industrial (H.ketenagakerjaan)

BAB I
PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
    Berkembangnya suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang pesat dari sektor mikro ataupun makro, dalam mejuwudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Negara Indonesia merupakan negara yang digolongkan dalam negara berkembang diamana pertumbuhan ekonominya dalam tahap lepas landas. Banyak sektor yang sedang mengalami pertumbuhan dari segi pertanian, pertambangan ataupun industri, dari berbagai macam kegiatan ekonomi ini Negara Indonesia memiliki cara tersendiri dalam mensejahterakan rakyatnya yang diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 1-5, dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    Upaya negara dalam mensejahterkan rakyat dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan perekonomian diberbagai bidang, salah satunya yaitu dibidang industri. Dimana bidang industri merupakan ciri dari perekonomian negara berkembang merupakan salah satu cabang yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal inilah pemerintah berusaha untuk mengembangkan usaha industri dalam meningkatkan perekonomian bangsa.
    Berbagai macam perusahan yang bergerak di bidang industri  turut menyerap banyak tenaga kerja, dimana, didalamnya terdapat hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal inilah berbagai macam aturan mengatur tentang hubungan pekerja dengan pengusaha, berbagai macam aturan diberlakukan di Indonesia dalam menagatur hubungan kerja ini diantanranya undang-undang no. 13 tahgun 2003 tentang ketenagakerjaan.
    Dari terlaksananya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam bidang industri ini mengakibatkan berbagai macam persoalan yang muncul, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dengan adanya kegiatan industri tersebut maka akan diikuti oleh adanya hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja/buruh. Dengan adanya hubungan kerja tentu akan dikuti oleh adanya perjanjian dimana perjanjian tersebut berakibat hukum yang mengikat secara formil maupun materil.
    Dari berbagai hungan inilah berbagai macam permasalahan akan muncul apabila dari salah satu pihak melakukan wanprestasi yang terkait tentang masalah perdata, akan tetapi akan muncul juga masalah pidana juaga apabila terdapat pelanggaran didalam perjanjian tersebut.
  2. RUMUSAN MASALAH
    Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:
    Apa yang dimaksud dengan hubungan industrial?
    Bagaimana bentuk hubungan industri di Indonesia?
  3. TUJUAN
    Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
    Mengetahui makna hubungan hubungan industrial.
    Mengetahui bentuk hubungan indistri di Indonesia.

 

BAB II
PEMBAHASAN

  1. Pengertian Hubungan Industri
    Hubungan Industrial
    Pengertian hubungan industrial dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.
    Prinsip Hubungan Industrial
    Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan selangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:
    Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
    Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
    Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
    Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
    Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
    Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.
  2. Bentuk hubungan industrial
    Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. Hubungan industrial memiliki tujuan bahwa dalam proses interaksi dalam perusahaan tercipta suasana yang saling mendukung antara pekerja serta elemen yang terdapat dalam perusahaan, membangun kemitraan dan pemberdayaan antara pekerja/buruh perusahaan dan organisasi dalam perusahaan tersebut.
    Dalam dimensi kemitraan dan pemberdayaan, hasil akhir hubungan kemitraan antara perusahaan dengan organisasi, atau pekerja/buruh akan dicirikan oleh beberpa aspek berikut. Pertama, kesejahteraan. Semua yang terlibat dalam hubungan kemitraan melampui kebutuhan fisik minimunan. Kedua, akses sumber daya. Tidak ada halangan untuk mendapatkan akses, termasuk kesempatan yang sama dalam jenjang karier yang ditunjukkan dengan prestasi dan persaingan terbuka. Ketiga, kesadaran kritis. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan selalu dilandasi oleh semangat diperintah oleh diri sendiri secara bertanggung jawab. Keempat, partisipasi. Kelima, kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan layaknya memerintah diri sendiri.
    Hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan pada hak dan kewajiban diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Hak dan kewajiban yang melekat pada individu kemudian berkembang menjadi hak dan kewajiban secara kolektif. Sifat kolektifitas ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar mendapat perlakuan yang baik dan memeperoleh hak-haknya secara wajar.
    Pengaturan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses produksi secara kolektif inilah menjadi inti dari hubungan industrial. Hubungan yang paling mendasar terjadi di tingkat perusahaan.
  • Tujuan pengaturan hubungan industrial
    Tujuan akhir dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil.
  • Pengaturan hak dan kewajiban
    Pengaturan hak dan kewajiban dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut.
    Hak dan kewajiban yang bersifat makro minimal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengertiannya adalah hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan berlaku menyeluruh bagi semua perusahaan dengan standar minimal
    Hak dan kewajiban yang sifatnya makro kondisional dalam pengertian bahwa standar yang hanya diberlakukan bagi perusahaan secara individual telahg sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan.
  • Sarana utama pelaksanaan hubungan industrial
    Untuk mencapai tujuan utama pengaturan hubungan industrial, diperlukan beberapa sarana untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut.
    Peraturan perundang-undangan yang merupakan standar minimal yang harus ditaati
    Perjanjian kerja bersama (PKB) yang merupakan syarat kerja yang dirumuskan melalui perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha.
    Peraturan perusahaan (PP) yang menagtur syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan.

Dunia perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Perubahan ketenagakerjaan didorong oleh adanya reformasi dan kesepakatan Negara-negara anggota organisasi ketenagakerjaan internasional (ILO) untuk menerapkan konvensi-konvensi dasar organisasi tersebut.
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar pra pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri atas pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah.
Di Indonesia sendiri telah menerbitkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan antara lain Undang-Undang no 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang No.21 Tahun 1945 tentang Perjanjian Perburuhan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan pada hak dan kewajiban diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Diatur dalam konvensi-konvensi internasional dan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia.
SARAN

Diharapkan hubungan yang terjalin antara pekerja dan pengusaha dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dapat benar-benar berjalan,tidak memihak pada golongan pengusaha yang sering terjadi dimana para pekerja berdemonstrasi akibat dari para pengusaha melakukan tindakan diluar kesepakat (wanprestasi).